BINFO.ID-Jambi- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Provinsi Jambi, lakukan Studi Banding ke Kantor DPRD Sumatera Barat membahas tentang pola dan mekanisme pembahasan APBD 2023 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 10-13 Oktober 2022.
Kedatangan mereka disambut langsung oleh Sekwan DPRD Padang H. Raflis. Pada Stuba kali ini mereka di Pimpin langsung oleh ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Hapis Hasbiallah serta Anggota dan pendamping Komisi I DPRD Provinsi Jambi.
Saat di wawancarai, Ketua Komisi I DPRD Jambi mengatakan, tujuan Study Banding ini dilakukan terkait mekanisme dan pembahasan terkait anggaran APBD tahun 2023 mendatang.
” Hari ini kita lakukan studi banding ke kesekretariatan DPRD Sumbar dan banyak masukan yang kita dapatkan, pertama bahwa pembahasan terkait anggaran pada tahap awal dilakukan di komisi baik KUA maupun KUPA, RAPBD dan APBD -P, baru dilanjutkan di Badan anggaran,”ucapnya.
Lanjutnya, ia jelaskan bahwa dalam pembahasan anggaran terdapat perbedaan antara komisi I DPRD Sumbar dengan komisi I DPRD Jambi, kalau DPRD Sumbar mereka dampingi oleh TAPD, didampingi oleh Bappeda, dan Bakeuda.
” Ini, belum kita lakukan di Provinsi Jambi, dan ini akan kita bicarakan dan sebaiknya memang seperti” lanjutnya.
Kedua, mereka juga mempunyai kegiatan yang sama dengan kita yaitu
Perda-perda inisiatif.
” Ada 9 perda inisiatif tahun ini dilaksanakan, setelah itu mereka ada kegiatan sosfer yang akan di mulai tahun ini dan kegiatan seperti ini belum kita lakukan di Provinsi Jambi,” tambahnya.
Hapis menambahkan, bahwa data dari DPRD Sumbar tadi sudah kita ambil dan DPRD Jambi ingin melakukan kegiatan secara maksimal untuk mengabdi kepada masyarakat namun tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
” Banyak hal yang kita dapat hari ini dan akan kita sampaikan kepada pimpinan dan anggota-anggota DPRD yang lain,” pungkasnya.